Advertisement

AffiliatBlog Solusi Berbagai Kebutuhan Affiliate Marketing Anda

Berita Indonesia

Tujuh Fraksi Dukung Perppu Ormas jadi UU, Tiga Fraksi Menolak

Catatan Sejarah ke depan: Tujuh Fraksi Dukung Perppu Ormas jadi UU dan Tiga Fraksi PKS, Gerindra dan PAN tegas menolak Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU..

Tujuh Fraksi Dukung Perppu Ormas jadi UU, Tiga Fraksi Menolaknya. Dengan bertambah PPP, Demokrat dan PKB, kekuatan menjadi tujuh fraksi pendukung Perppu Ormas jadi UU.

Barisan fraksi pendukung dalam mendorong Perppu Ormas jadi UU bertambah. Tiga fraksi yg sebelumnya tidak setuju akhirnya setuju. Yakni Fraksi PKB, Demokrat, dan PPP.

Fraksi PKB melihat perlunya regulasi baru. Selain tidak memberikan ruang bagi ormas untuk melakukan makar, tetapi juga tidak memberikan ruang bagi negara menjadi otoriter. Karena itu PKB setuju Perppu Ormas jadi UU, dengan syarat aturan itu direvisi atau disempurnakan setelah disahkan.

“Berdasarkan latar belakang ini, fraksi PKB menyatakan bahwa setuju membawa perppu ormas ke dalam rapat paripurna untuk disahkan jadi UU.” Ujar perwakilan Fraksi PKB Yakub Kholil Khaumas dalam rapat kerja komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

PKB menyoroti dua hal yang perlu dikoreksi di Perppu tersebut. Mulai dari adanya penghapusan prosedur pembubaran ormas serta hukuman bagi penista agama yang dianggap terlalu besar.

“Ada dua klausul, pertama soal pembubaran ormas dalam persidangan yang dihapus dalam Perppu. Klausul penodaan agama, dalam pasa tersebut ormas dilarang menodakan agama, pasal itu berpotensi jadi pasal karet. Pemberatan pidana seharusnya tidak diperlukan. Karena sudah ada di KUHP,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Jokowi Mengeluhkan Masyarakat Belum Tahu Kinerjanya

Senada dengan PKB, PPP dan Demokrat juga memberikan syarat sama. Mereka setuju jika permbahasan Perppu Ormas Perppu Ormas jadi UU ini dilanjutkan ke rapat paripurna dan disahkan sebagai UU. Namun tetap ada revisi terbatas yang harus pemeritah lakukan.

“Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui rnacangan UU Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua di rapat paripurna. Dan jika pemerintah tidak bersedia dan tidak berkenan melalui revisi terbatas terhadap rancangan UU Perppu Nomor 2 tahun 2017 dengan perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas maka dengan berat hati juga Fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak Perppu dimaksud. Disetujui dan disahkan,” ucap perwakilan Fraksi Partai Demokrat Muhammad Afrizal mahfudz.

Sebelumya, empat dari sepuluh fraksi DPR mendukung Perppu Ormas untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang tanpa ada syarat apapun. Empat fraksi tersebut adalah pendukung Perppu Ormas jadi UU, mulai PDIP, Golkar, NasDem, Hanura.

Kebanyakan dari mereka setuju karena adanya kegentingan memaksa. Serta diperlukan Perppu Ormas jadi UU itu dibuat untuk menjaga keutuhan bangsa. ( noe/ Merdeka )

Tiga Fraksi Menolak Perppu Ormas, Tujuh Fraksi Terima Perppu Ormas jadi Ormas

Sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa ( 24/10/2017/ Kompas ).

BACA JUGA:  Demo Minta Ahok Ditangkap, Ibu-Ibu Ini Dapat Bayaran Rp 50 ribuan

Tujuh fraksi yang menerima, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat.

Namun, tiga fraksi di antaranya, yakni PPP, PKB dan Demokrat menerima dengan catatan agar Perppu tersebut segera direvisi setelah diundangkan.

“Agar pemerintah atau Dewan menggunakan hak legislasi dalam waktu sesegera mungkin untuk undang-undang ini direvisi dan dimasukan ke prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2018,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes dalam rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

(baca: Baca juga : Mendagri Sebut jika Perppu Ormas Jadi UU, Asas Pancasila Tak Direvisi)

Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas. Ia mengatakan, fraksinya setuju untuk menerima Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa besok.

“Fraksi PKB berharap ada pembahasan soal perspektif tentang ormas. Pentingnya asas ormas terhadap Pancasila. Kemudian mekanisme pengadilan,” kata Yaqut.

Selain itu, ia juga meminta hukuman dikurangi agar tidak seberat seperti yang tercantum dalam Perppu Ormas sekarang.

(baca: Baca juga : Ini Pandangan MUI soal Perppu Ormas yang Disampaikan ke Komisi II DPR)

Dalam Perppu Ormas, seseorang bisa dipenjara seumur hidup dan paling ringan lima tahun jika terbukti menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BACA JUGA:  Ironisme Mahasiswa Cheerleaders Hizbut Tahrir Tolak Demokrasi

Ia menginginkan tak perlu ada pengaturan hukuman pidana sebab hal itu telah diatur di KUHP.

Demikian pula Fraksi Demokrat yang menerima dengan catatan agar Perppu Ormas direvisi setelah disahkan menjadi UU.

PKS, Gerindra dan PAN menolak Perppu Ormas jadi UU

Anggota Fraksi Demokrat Fandi Utomo mengatakan, partainya menginginkan adanya revisi dalam dua hal, yakni dimunculkannya kembali proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas dan pengurangan hukuman pidana yang bisa mencapai seumur hidup.

“Perbaikan itu dua saja, kira-kira berkaitan persoalan peradilan itu, dikembalikannya proses di peradilan. Kalau ini diterima perbaikan itu kira-kira banyak yang diselesaikan, check and balances, ketakutan soal demokratisasi, interpretasi tunggal soal Pancasila oleh pemerintah,” kata Fandi.

“Kedua, berkaitan dengan pidana supaya disesuaikan dengan KUHP,” lanjut dia.

Sementara itu, tiga fraksi, yakni PKS, Gerindra dan PAN tegas menolak Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU.

“Kami fraksi PKS tidak setuju rancangan Perppu Ormas untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sikap fraksi PKS ini diambil melalui kajian matang dan pandangan dari organisasi serta dari masyarakat. Kebanyakan menyampaikan tidak setuju,” kata anggota Fraksi PKS Sutriyono dalam rapat.

“PKS menilai undang-undang No. 17 Tahun 2013 bisa dijadikan landasan hukum. Yang diperlukan revisi (undang-undang). Bukan melalui Perppu,” lanjut dia. ( Kompas )

Tags
Show More

Artikel Terkait :

loading...

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

3 thoughts on “Tujuh Fraksi Dukung Perppu Ormas jadi UU, Tiga Fraksi Menolak”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker