Sosok & Tokoh

Tugas Khusus Presiden Jokowi untuk Wiranto dan Sri Mulyani

JAKARTA – Inilah tugas khusus Presiden Jokowi untuk Wiranto dan Sri Mulyani. Setelah pelantikan Wiranto dan Sri Mulyani menjadi anggota Kabinet Kerja, ada tugas khusus Presiden Jokowi (Joko Widodo) diberikan  kepada Menko Polhukam Wiranto yang menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Tugas khusus Presiden Jokowi untuk Wiranti dan Sri Muyani ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7) sore.

“Yang berkaitan dengan reformasi hukum, saya minta Menko Polhukam Pak Wiranto mulai bisa mempresentasikan, minggu depan, baik yang berkaitan dengan legislasi nasional maupun di daerah. Yang kedua, yang berkaitan dengan aparat hukum kita, mereformasi di aparat hukum. Yang ketiga, yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya hukum kita, dan mungkin tambahan-tambahan yang lain,” pinta Presiden Jokwi, yang mana ini semacam pemberian tugas khusus Presiden Jokowi untuk Pak Wiranto.

 

tugas khusus jokowi kepada wiranto - Tugas Khusus Presiden Jokowi untuk Wiranto dan Sri Mulyani
Setelah pelantikan ada tugas khusus Presiden Jokowi kepada Wiranto dan Sri Mulyani.

 

Presiden Jokowi juga meminta Menko Polhukam Wiranto agar segera merumuskan, untuk secepatnya bisa dilakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan hukum, kepastian hukum di negara kita menjadi jelas.

BACA JUGA:  Dude Harlino Persiapkan Nama Bayinya Sejak dalam Kandungan

“Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Pandjaitan mengenai ini, saya kira agar bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya. Saya kira timnya juga sudah ada,” ujarnya mengenai tugas khusus Presiden Jokowi kepada Pak Wiranto.

Terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani, tugas khusus Presiden Jokowi adalah terkait kebijakan tax amnsesty. Presiden Jokowi mengingatkan poin-poin yang berkaitan dengan pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Saya ingin memberikan peringatan saja, pada Dirjen Pajak, pada Menteri Keuangan, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada, ada yang datang orangnya enggak ada; ada yang datang, di KPP, ada yang datang orangnya ada tapi tidak bisa menjelaskan secara detil hal-hal yang ditanyakan. Ditelepon sulit masuk tapi saya kira ini saya masih bisa menyadari karena mungkin yang ingin bertanya lewat telepon banyak,” katanya mengingatkan Sri Mulyani mengenai hal-hal terkait tugas khusus Presiden Jokowi.

Juga terkait tugas khusus Presiden Jokowi kepada Sri Mulyani, Presiden Jokowi mengaskan dan meminta agar yang dua di depan tadi (petugas di desk tidak ada, dan petugas di KPP (Kantor Pelayanan Pajak)  tidak bisa menjelaskan) diperbaiki.

BACA JUGA:  Bedanya Jokowi & Fahri Hamzah Soal Kenaikan Gaji

“Saya minta nanti hari Kamis (28/7) besok, Kanwil-Kanwil, KPP, semua dihadirkan, saya akan bicara langsung. Ini harus berhasil. Tax amnesty harus berhasil,” kata Presiden Jokowi menegaskan tugas khusus Presiden Jokowi untuk Sri Mulyani.

Menurut Presiden Jokowi, pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program besar yang nantinya akan membawa ekonomi kita lebih baik, menjadi sebuah bola salju yang baik.

“Momentumnya sekarang, tidak ada lagi momentum selanjutnya. Saya harapkan, sekali lagi, checking lapangannya, lebih diperkuat lagi ke Bu Menteri Keuangan,” pinta Presiden mengenai tugas khusus Presiden Jokowi kepada Bu Menteri Keuangan yang baru dilantik tersebut.

Yang berkaitan dengan Poso dan sandera di Filipina, Presiden meminta para menteri terkait juga menindaklanjutinya. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan masalah narkoba agar ditindaklanjuti dan diteruskan.

Yang terakhir tugas khusus Presiden Jokowi kepada menteri baru tersebut, yang berkaitan dengan pelayanan publik. Presiden berharap rumusan-rumusan baik yang terkait dengan sistem-sistem IT mulai dipersiapkan. Sehingga tahun depan, semuanya bisa terintegrasi dengan baik antar Kementerian/Lembaga, Daerah, dan Pusat. Sehingga e-government kita betul-betul bisa berjalan secara terintegrasi.

BACA JUGA:  Berpolitik: Kalau Nggak Bisa Berpolitik, Nggak Usah Berpolitik

Sekarang ini, lanjut Presiden, untuk e-government kita ini berjalan sendiri-sendiri. Kementeriannya beli sendiri-sendiri sistemnya dan daerah beli sendiri-sendiri.

“Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang perlu kita betulkan. Baik yang berkaitan dengan e-budgeting, e-audit, e-purchasing, dan e-, e- yang lain. Saya kira harus mulai kita persiapkan dengan baik,” ujar Presiden yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menurut laporan Setkab.go.id, Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menko, dan para menteri Kabinet Kerja. Juga termasuk para menteri yang baru saja dilantik sebagai bagian dari perombakan atau reshuffle kabinet.

Hal-hal yang terpenting dari semua itu adalah yang terkait Wiranto dan Sri Mulyani mengenai tugas khusus Presiden Jokowi.

Tags
Show More

Artikel Terkait :

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker