Bisnis Online

Tax Amnesty Digugat ke MK, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

JAKARTATax Amnesty digugat ke MK, padahal tujuan dari Program Tax Amnesty adalah untuk kepentingan bangsa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) menegaskan bahwa program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku pada bulan ini ditujukan semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini menanggapi langkah sejumlah pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tim untuk memberikan penjelasan kepada para penggugat bahwa sejatinya program Pengampunan Pajak ini bertujuan baik untuk bangsa dan negara.

BACA JUGA:  Program Sejuta Rumah, Rumah Murah, Mobil Dijual, Harga Mobil

“Percayalah bahwa ini untuk kepentingan bangsa dan negara bukan yang lain,” katanya seperti dalam rilis yang lansir Sindonews, Sabtu (16/7/2016) di Jakarta.

 

digugat ke mk jokowi tegaskan tax amnesty untuk kepentingan bangsa MPN thumb - Tax Amnesty Digugat ke MK, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

Presiden yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta ini, di awal sambutannya menuturkan bahwa UU Tax Amnesty merupakan ruang bagi wajib pajak warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

BACA JUGA:  Tugas Khusus Presiden Jokowi untuk Wiranto dan Sri Mulyani

“Yang uangnya ada di dalam negeri dideclare yang uangnya ada di luar dibawa masuk, ini persaingan antar negara, ini kesempatan semuanya untuk berpartisipasi terhadap negara,” demikian presiden Jokowi menjelaskan.

UU Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak bagi wajib pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Yayasan Satu Keadilan bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait UU Pengampunan Pajak. Pasalnya, menurut penggugat tersebut, UU Pengampunan Pajak dinilai merupakan praktik legal pencucian uang.

BACA JUGA:  Eggy Sudjana: Presiden Jokowi Gila, Presiden Brengsek

Adapun pasal-pasal yang digugat adalah‎ pasal 1 ayat (1) dan (7), pasal 3 ayat (1), (3), dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23.  (al/sn)

 

Tags

Artikel Terkait :

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker