Ulama Aswaja

Sejarah Presiden Indonesia: Gus Dur Lengser Karena Dikroyok Ramai-ramai

Mahfud MD Luruskan Sejarah Pelengseran Gus Dur

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD menjernihkan kasus dilengserkannya KH Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden RI pada Forum Jumat Pertama Gusdurian Jakarta di aula Wahid Institute, Matraman, Jakarta, pada Jumat malam, (04/01).

Mahfud membidik dari segi hukum, yaitu pidana dan tata negara. Ia menjernihkan kasus Bulog dan Brunei. Gus Dur dituduh korupsi dalam kasus tersebut.

“Korupsi itu menyangkut urusan pidana, dan tidak terbukti di pengadilan. Kejaksaan Agung membuat surat yang menyatakan Gus Dur tidak terlibat dalam kasus Bulog itu,” katanya.

Lalu kasus Brunei. Menurutnya, ini tidak ada kasus hukumnya karena uang tidak diminta oleh negara kepada negara lain dan bukan diberikan oleh negara lain kepada negara Indonesia. Itu semacam zakat yang disalurkan secara materil. Salah satunya ke Yayasan Aswaja di Aceh.

“Dengan demikian, kasus Brunei juga, Gus Dur bersih, sehinngga pada saat bersamaan, kasus Bulog itu kan Kejaksaaan Agung menyatakan Gus Dur tidak terlibat.”

Tapi, kasus hukum tata negara bicara lain. Perlu diketahui, hubungan Gus Dur dengan DPR dan partai-partai sedang panas karena Gus Dur memberhentikan beberapa mentri. Polemik semakin panas ketika Gus Dur mengajukan penghapusan TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966.

Pada sidang tahunan, DPR kemudian membentuk Pansus berdasar hukum tata negara yang mengatakan bahwa Gus Dur telah menyalahi hukum tata negara karena dianggap telah melanggar haluan negara (GBHN).

Ketika Gus Dur dihadapkan dengan Pansus, Gus Dur melawan. Menurut Gus Dur Pansus langsung bekerja tanpa didaftarkan dulu dalam berita negara Republik Indonesia. Gus Dur mendasarkan diri pada undang-undang yang menyatakan Pansus itu harus didaftarkan dulu.

“Karena itulah Gus Dur tidak mau dipanggil dan memberikan keterangan.”

Pada pada tanggal 1 Februari 2001, DPR mengeluarkan Memorandum I. Isinya, Presiden Abdurrahman Wahid “patut diduga” dalam kasus Bulog dan Brunei.

Ini sebenarnya, secara hukum tata negara salah, karena menurut Tap MPR No 3, seorang baru bisa dijatuhi memorandum itu kalau presiden “benar-benar” melanggar haluan negara. Sementara isi memorandum itu hanya “patut diduga”.”

BACA :  Indonesia Hancur Jika Saat itu Gus Dur Bukan Presiden

Mahfud menambahkan, dalam Memorandum I itu disebutkan presdien harus mengubah kebijakan dalam waktu tiga bulan.

“Nah, kita bertanya, kebijakan apa yang mesti diubah. Uang sudah keluar, orang sudah dihukum, proses pengadilan berjalan. Itu pertanyaan yang diajukan dalam jawaban Memorandum I. Tapi, karena orang sudah marah, dijatuhkan juga Memorandum II.”

Proses dilengserkannya Gus Dur

Gus Dur memecat Bimantoro dari Kapolri pada tanggal 20 Juli 2001. Kemudian diganti Chairudin Ismail tanpa persetujuan DPR. Karena itu, Gus Dur disalahkan karena Tap MPR No 7 mengatakan pemecatan Kapolri harus dengan persetujuan DPR. Menurut Gus Dur, pemecatan itu sudah mendesak.

MPR kemudian mengundang Gus Dur untuk hadir pada tanggal 23 Juli 2001untuk mempertanggunggjawabkan pemecatan itu. “Jadi, sudah bukan kasus Bulog dan Brunei lagi,” tegas Mahfud.

Gus Dur tentu tak mau hadir karena undangan sudah berubah dari undangan Bulog dan Brunei menjadi pemecetan Kapolri dalam waktu singkat. Alasan Gus Dur sederhana karena MPR mengundangnya dengan “sewenang-wenang”.

Gus Dur kemudian melawan dengan mengeluarkan maklumat di tengah malam yang berisi membubarkan MPR.

Malam itu juga MPR meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Jelas Gus Dur salah. Tapi pada waktu itu, permainannya menurut Gus Dur, yang melanggar konstitusi terlebih dahulu adalah MPR.

Di sisi lain, undangan sidang MPR besoknya bergerser lagi ke kasus pembubaran MPR. Padahal sebenarnya kalau menggunakan alasan pemecatan Kapolri harus Memorandum I lagi. Tapi dalam waktu sehari dan beberapa jam berubah.

banner gif 160 600 b - Sejarah Presiden Indonesia: Gus Dur Lengser Karena Dikroyok Ramai-ramai

“Nah, saya ingin mengatakan baik secara hukum pidana maupun tata negara, Gus Dur tidak jatuh kasus Bulog dan Brunei. Penjatuhan Gus Dur itu adalah persoalan pertarungan politik dimana yang satu kalah yang satu menang. Bukan soal hukum yang satu benar, yang satu kalah. Dan Gus Dur kalah dalam pertarungan politik itu, karena dikeroyok rame-rame.” Redaktur : Hamzah Sahal, Penulis    : Abdullah Alawi )

BACA :  Ahok: Saya Semangat Ingin Jadi Presiden Karena Gus Dur

 

******

 

Demokrat Minta Maaf, Yenny Desak Sutan Tarik Pernyataan

Meski anggota DPR RI dari FPD Sutan Bhatoegana dan Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum telah meminta maaf pada keluarga almarhum Gus Dur, namun salah satu putri Gus Dur Yenny Wahid merasa prihatin dengan pernyataan politisi Demokrat tersebut.

“Kami sekeluarga sedih atas pernyataan anggota DPR dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana itu. Untuk itu, kami mendesak Pak Sutan mencabut dan meralat ucapannya. Sebab, kalau tidak, itu akan menjadi fitnah di tengah masyarakat,” tandas Yenny Wahid yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKBIB ini pada wartawan di Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut Yenny, ucapan Sutan tidak sesuai fakta sejarah. Yang mengherankan lagi, mengapa seorang Sutan tidak mengetahui fakta sejarah dan politik, dan malah mengaburkannya kepada masyarakat.

“Itulah yang menyedihkan karena sebagai anggota DPR tidak memahami sejarah politik nasional. Kok, anggota DPR bisa tidak tahu soal sejarah,” kata Yenny mempertanyakan.

Menyinggung demo yang dilakukan oleh Banser GP Ansor ke kantor DPP Partai Demokrat, Yenny berharap warga NU, dan simpatisan maupun pecinta Gus Dur bisa menahan diri dan harus bersikap dewasa sesuai apa yang diajarkan Gus Dur. “Jangan bertindak anarkis, kita memaafkan apalagi sudah meminta maaf. Tapi, pernyataan yang salah itu harus diluruskan,” tutur Yenny.

Sekjen PKBIB Imron Rosyadi Hamid juga menyambut baik permintaan maaf Demokrat itu. ”Saya menyambut gembira permintaan maaf Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum terkait pelecehan Gus Dur oleh Sutan Bhatoegana. Kita bangga dengan jiwa besar elit Demokrat. Semoga ini menjadi momentum pelurusan sejarah, bahwa Gus Dur tidak terlibat kasus Buloggate dan Bruneigate,” ujar sekretaris PW GP Ansor Jatim ini.

BACA :  Presiden Jokowi Pemimpin Cerdas, Sederhana dan Merakyat

Sutan sendiri mengaku telah mengklarifikasi ke keluarga Gus Dur. “Saya sudah klarifikasi ke keluarga Gus Dur. Dohir Al Farisi suami Yenny Wahid, itu kan juga teman saya. Dia sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya menghormati Gus Dur sebagai guru bangsa, dan karenanya saya tidak bermaksud menyinggung. Jadi, silakan teman-teman warga NU memutar kembali rekaman yang disiarkan RRI itu. Nanti akan jelas, siapa yang memulai dan bagaimana ucapan saya,” harap Sutan.

Sementara itu Ketua Umum DPP Partai DemokratAnas Urbaningrum juga meminta maaf kepada keluarga Gus Dur, dan aktivis NU. “Saya Ketua Umum DPP PD mohon maaf. Meski Pak Sutan bicara sebagai pribadi, tapi Sutan tidak bisa dipisahkan dari PD. Sutan pun sudah menyampaikan tidak ada maksud menghina dan merendahkan Gus Dur.

Atas dasar itu, sebagai Ketum PD, sebagai bagian dari keluarga besar NU, dan sebagai pengagum Gus Dur, saya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar alm. Gus Dur, pengikut, dan warga NU,” tutur Anas.

“Gus Dur adalah mantan presiden, guru bangsa, ulama besar, cendekiawan terkemuka, bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Semoga semua amal bakti dan kebajikan beliau diterima sebagai amal baik di sisi Allah SWT,” jelas Anas.

Sebelumnya, di Malang Jawa Timur, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11).

Muhammad Hadi, koordinator aksi menilai Sutan Bhatoegana, politisi Partai Demokrat telah melecehkan mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid, karena tidak terlibat kasus Buloggate dan Bruneigate. Kecaman terhadap partai yang kadernya banyak terlibat korupsi tersebut juga terjadi di Jakarta, Cirebon, Lampung, dan Surabaya, dan Madura.  ( Redaktur      :  Hamzah Sahal,             Kontributor  : Achmad Munif  )

 

 

 

Tags
Show More

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

10 thoughts on “Sejarah Presiden Indonesia: Gus Dur Lengser Karena Dikroyok Ramai-ramai”

  1. Memang sejarah harus diluruskan, agar tidak menimbulkan Fitnah yang lebih besar kepada Bangsa ini khususnya, mungkin ini membutuhkan kerja keras dari Ahli hukum seperti Pak Mahfud MD dan ini harus juga didukung bukti2 kuat, artikel ini salah satunya bukti pelurusan sejarah.

    Disatu sisi ada orang yang ingin meluruskan sejarah, disisi lain ada yang ingin mengaburkan sejarah. contohnya WAHABI.
    1. Dalam hal Aqidah : Pengaburan Tauhid Islam.
    2. Dalam hal Syariat : Memalsu Kitab-kitab
    3. Dalam hal Tarikh : Pemutar balikan sejarah, dengan menghilangkan situs2 sejarah Islam agar kabur informasinya dan semakin gak jelas, sehingga orang yang akan datang bertanya : Apakah dulu makam Rasulullah ada disini dan bagaimana system pengajarannya ?
    4. Dalam hal sanad : Keluarga Su’ud berusaha menyusun sanad keluarga sampai Rasulullah.

    Disinilah perlunya pelurusan sejarah dari awal, sehingga tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, yang akan mengancam kedaulatan Bangsa ini NKRI.

    1. Kang bagus fadhilah@
      Meskipun saya tahu antum seorang Wahabi yg sedang bertaqiyah, aku tetap katakan “syukron” kang Bagus Fadhilah. Saya jelaskan, jangan ikut Wahabi so pasti begitu mas. Karena Wahabi itu pendusta yg ngaku2 pengikut Salaf lalu pakai nama Salafi, gitulah maksudnya.

    2. bagus fadilah, maaf pada prakteknya sampean ikut kaum salaf (tiga generasi terbaik umat ini) apa ikut ibn baz, albani dan abdul wahab ? maaf supaya enggak sesat.

  2. “Ibu, saya mohon maaf atas ucapan saya yang salah dan memancing kemarahan warga NU.Kami pun bersama Adhie Massardi sudah dipanggil oleh Komwas DPP Partai Demokrat untuk dimintai klarifikasi dan saya harus meminta maaf. Istri dan anak saya pun tak bisa tidur akibat kasus ini,” ujar Sutan sambil sungkem ke Ny Hj Sinta Nuriyah Wahid di Kediaman Ciganjur, Jakarta Selatan, kemarin. Sutan sebelumnya menyebutkan bahwa Gus Dur adalah presiden keempat yang lengser karena skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate.

    1. @Bagus Fadhilah alias @ibn abdul chair
      Oh iya ane lupa, Salaf yang Salafi itu yang kadang gak mau mengakui Wahabi ya ? iya ane lupa !!!
      Kalau Salaf setahu ane gak mau tauhid dibagi 3.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker