Berita Indonesia

Presiden Jokowi Tolak Usulan Gaji Presiden Minimal 200 Juta

Presiden Jokowi Tolak Gaji dan Tunjangan Presiden Minimal Rp 200 Juta Perbulan

Menurut Presiden Jokowi, dirinya bisa bekerja dengan gaji yang diterimanya saat ini. Dan, dia menegaskan kembali, adalah hal yang memalukan bila pada kondisi saat ini malah memperjuangkan kenaikan gaji pejabat negara.

JAKARTA- Presiden Jokowi (Joko Widodo) merasa malu dan enggan merespons usulan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan untuk menaikkan gaji dan tunjangan Presiden minimal Rp 200 juta perbulan.

Presiden menilai hal tersebut tidak etis dibicarakan di tengah kondisi perekonomian yang tengah lesu sekarang ini. ”Ha ha ha. Jangan aneh-aneh. Lha wong ekonomi melambat, lesu kayak gini, malu bicara gaji, tunjangan,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin.

 

Menurut Presiden Jokowi, dirinya bisa bekerja dengan gaji yang diterimanya saat ini. Dan, dia menegaskan kembali, adalah hal yang memalukan bila pada kondisi saat ini malah memperjuangkan kenaikan gaji pejabat negara. Di tempat yang sama, anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, saat ini Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri lebih memilih fokus bekerja menghadapi pelemahan ekonomi nasional.

”Fokus Presiden, Wapres, dan para menteri hanya terus berupaya untuk menghadapi melambatnya ekonomi. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan besaran ideal gaji pokok dan tunjangan seorang presiden dan wakil presiden,” katanya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan dalam rapat internal, melarang kadernya untuk berbicara soal rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan pejabat negara. Hal itu disampaikan Mega dalam rapat koordinasi fraksi yang berlangsung Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, kemarin.

banner 2 2 - Presiden Jokowi Tolak Usulan Gaji Presiden Minimal 200 Juta

”Itu klir seperti itu penegasan Bu Mega. Terus membicarakan kenaikan gaji bikin malu saja,” kata Bambang di DPP PDIP, kemarin. Salah satu alasan, menurut Bambang, Megawati melihat saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah. Anggota DPR seharusnya membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bukan malah menuntut kenaikan tunjangan. ”Ketua Umum tadi bilang, ‘Kalian itu jangan bicara soal tunjangan, situasi ekonomi lagi tidak bagus, jadi kalau kalian ngomong saya marahi. Orang lain terserah, kalau kalian tidak boleh’,” kata Bambang, menirukan pernyataan Megawati. Menurut dia, seluruh kader PDIP yang duduk di parlemen sudah siap menyosialisasikan dan melaksanakan perintah Megawati.

Menkeu Diminta Merevisi

Fraksi Gerindra juga menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR dengan alasan kondisi perekonomian yang sedang sulit. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro pun diminta merevisi surat keputusannya. ”Saya sebagai anggota happy-happy saja, tapi jika dilakukan sekarang tidak pas,” kata Sekjen Gerindra A Muzani, kemarin.

Hal senada diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Dia menyatakan partainya tidak setuju bila ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Dia mengatakan, dengan apa yang didapatkan anggota DPR sekarang ini sudah melebihi dari cukup.

Sementara itu, anggota DPR yang tak setuju kenaikan tunjangan DPR didorong untuk mengembalikan uang kenaikan itu. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan memberikan penghargaan kepada anggota yang mengembalikan duit kontroversial tersebut. ”Saya akan membuat piagam berisi ucapan terima kasih,” kata Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota bisa mengembalikan keseluruhan atau sebagian saja dari tunjangan itu. Nantinya, uang itu akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Uang itu, nantinya bisa menjadi penerimaan negara.

Ketua BURT DPR Roem Kono menjelaskan, kenaikan itu lebih tepat disebut penyesuaian tunjangan anggota DPR. Sebab, sejak 2003, tunjangan belum mengalami penyesuaian sementara inflasi sudah berubah. ”Semua itu melalui verifikasi Menkeu. Tadinya kita mengajukan sekitar 20 persen, disetujui 10 persen, dan akhirnya 9 persen saja,” kata Roem Kono. (F4,di,dtc, ant-71)

Tags
Show More

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

1 thought on “Presiden Jokowi Tolak Usulan Gaji Presiden Minimal 200 Juta”

Tinggalkan Balasan

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker