Advertisement

AffiliatBlog Solusi Berbagai Kebutuhan Affiliate Marketing Anda

Berita Indonesia

DISKUSI MENJADIKAN PKS PARTAI TERLARANG

Para sarjana hukum tata negara dan pemerhati masalah politik berdiskusi untuk mewujudkan langkah-langkah menjadikan PKS partai terlarang hingga harus dibubarkan….

 PKS Partai Terlarang - DISKUSI MENJADIKAN PKS PARTAI TERLARANG

Islam-Institute, BANDUNG – Ada diskusi menarik antara saya (penulis) dengan sahabat-sahabat senior Alumni Jerman di Group Whats App tentang keinginan saya untuk menjadikan PKS sebagai Partai Terlarang hingga harus dibubarkan. Dalam tulisan saya sebelumnya saya menghimbau pada Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar bersedia mengeluarkan keputusan prihal pelarangan partai tsb., entah itu bentuknya Perpu atau Dekrit Presiden. Akan tetapi meski pada dasarnya sahabat-sahabat saya tidak terlalu keberatan terhadap ide saya itu, mereka mengajukan keberatan apabila yang mengeluarkan keputusan pelarangan atau pembubaran partai tsb. (selain itu ada juga ormas dan partai seperti FPI dan HTI) adalah Presiden Jokowi. Bagi sahabat-sahabat saya itu, seharusnya bukanlah Lembaga Eksekutif, melainkan lembaga Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusilah yang seharusnya berhak mengeluarkan keputusan pelarangan atau pembubarannya.

Argumentasi sahabat-sahabat saya tsb., adalah didasari dengan spirit yang baik untuk menegakkan Negara Hukum (Rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat), sebab menurutnya apabila Eksekutif (Presiden) yang membubarkannya, itu berarti Indonesia akan jatuh tergelincir pada negara otoriter, dimana Presidennya akan dituduh sebagai diktator yang berkuasa secara absolut. Pembaca yang budiman, sepintas jika kita renungkan jalan pikiran sahabat-sahabat senior saya ini memang terdengar bijak, arif dan terkesan sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Dan memang sesungguhnya demikianlah keadaannya yang saya ketahui, bahwa sahabat-sahabat senior saya itu adalah orang-orang yang arif dan bijak. Akan tetapi dalam persoalan ini tiba-tiba saya teringat dengan apa yang dulu sering saya dan dosen-dosen saya semasa masih kuliah di Hukum Tata Negara perbincangkan, yang intinya adalah sebuah ironi bahwa “Orang Hukum” paling susah diajak Revolusi. Ada banyak ranjau-ranjau hukum yang harus dilalui, hingga Orang Hukum atau Sarjana Hukum seringkali memilih jalan pasrah pada keadaan, yang berarti selalu mencoba berdamai dengan Status Quo. Ironi yang terakhir inilah yang kemudian menjadikan diri saya memutuskan untuk selalu berusaha keluar dari lingkaran stagnasi itu, yakni dengan seringnya saya melakukan gerakan-gerakan ekstra konstitusional dalam upaya terciptanya Rasa Keadilan Hukum yang berpihak pada Rakyat sebagai pemilik sah dari Kedaulatan Negara. Karena bagi saya tidak semua persoalan hukum di negeri ini dapat diselesaikan dengan cara-cara Konstitusional.

Apa itu yang saya (penulis) maksud dari Ekstra Konstitusional? Ekstra Konstitusional yang saya maksudkan adalah upaya perjuangan hukum yang tidak didasarkan pada peraturan yang sudah ada sebelumnya. Ekstra Konstitusional adalah adanya loncatan logika hukum untuk keluar dari aturan kelembagaan namun tetap sah dalam perspektif Hukum Tata Negara. Ini berarti kita harus mulai berpikir, bergerak dan melakukan upaya hukum lain selain yang sifatnya Konstitusional, dengan tanpa harus melabrak Konstitusi atau yang biasa dikenal dengan istilah gerakan Inkonstitusional.

Pembaca yang budiman, berulang-ulang kali saya katakan, adalah sebuah kesia-siaan apabila kita berpikir dan berupaya melakukan pelarangan atau pembubaran Partai dan Ormas-Ormas bermasalah dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dalam hal ini mengacu pada Hukum Positif Indonesia. Sedangkan kita tahu, di pihak Partai dan Ormas-Ormas yang kita persoalkan itu semuanya memanfaatkan celah-celah hukum kita untuk memuluskan aksinya. Mereka sebenarnya inkonstitusional, tetapi mereka mampu menyiasati hukum dengan kecerdikannya, hingga Pemerintah dan kita seperti kecolongan. Misalnya, PKS yang sebenarnya Anti Pancasila, Anti NKRI (karena ingin mendirikan Negara Khilafah), telah memasukkan Pancasila sebagai Asas Partainya di dalam AD/ART atau Platform partainya. Apakah dengan pemalsuan asas atau ideologi ini Pemerintah kemudian tidak punya kuasa untuk melarang keberadaan partainya? Jika Pemerintah masih menggunakan pendekatan yuridis formal, maka sudah saya pastikan sampai kiamatpun Pemerintah tidak akan pernah dapat membubarkan Partai dan Ormas-Ormas bermasalah.

Para analis politik dan hukum misalnya, saat merespon penggeladahan oleh KPK di Gedung Parlemen yang melibatkan Brimob bersenjata lengkap terhadap anggota DPR RI dari Partai PKS (Yudi Widiana Adia) yang dianggap melakukan tindak korupsi beberapa waktu lalu, mereka mencemooh KPK karena dianggapnya sudah bertindak jauh dari koridor hukum. Bayangkan bagaimana bisa KPK yang ingin meringkus penjahat malah dicemooh, sedangkan penjahatnya sendiri malah tidak lagi dipersoalkan, logika hukum seperti apa ini? Dimana letak keadilannya? Inilah contoh, bahwa jika kita tetap menggunakan kacamata kuda untuk selalu harus menghadapi para bedebah dengan pijakan yuridis formal yang mengacu pada Hukum Positif, dalam hal ini biasa dimaknai dengan tindakan Konstitusional, maka selamanya kita akan kalah cepat dengan para penjahat. Olehnya, beranilah mulai saat ini, kita keluar dari zona tsb. dengan melakukan lompatan-lompatan logika hukum berupa Gerakan Ekstra Konstitusional. Karena hanya dengan Gerakan Ekstra Konstitusionallah para Bedebah Negara yang bersembunyi dibalik Gerakan Konstitusionalnya dapat diatasi dan dibersihkan.

Gerakan Ekstra Konstitusional bukanlah Gerakan Inkonstitusional, Gerakan Ekstra Konstitusional adalah gerakan yang masih menjadikan Konstitusi sebagai haluan berketata-negaraan, hingga kita tak dapat disebut melakukan Tindakan Melawan Hukum. Perbedaan utama antara Ekstra Konstitusional dan Konstitusional hanya terletak pada kesepakatan mengenai Negara Dalam Keadaan Bahaya/Darurat atau Tidak Dalam Keadaan Bahaya/Darurat. Jika Negara Dalam Keadaan Bahaya/Darurat, maka aturan hukum bisa berubah. Hal ini ternyata tidak hanya berlaku dan dikenal dalam Sistem Ketata Negaraan kita (HTN Indonesia), akan tetapi juga dikenal dan berlaku dalam Sistem Hukum Islam yang dalam kaidah fiqh Islam disebut: “Adhorurotu Tubihul Mahdhurat”, atau dalam keadaan darurat hukum bisa berubah.

MENENTUKAN KEADAAN BAHAYA/DARURAT NEGARA

Menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang berhak menentukan Negara Dalam Keadaan Bahaya/Darurat? Dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD`45 Amandemen ke 4 secara eksplisit disebutkan:”Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang” (Pasal 12). Sedangkan Pasal 22 (1) disebutkan:”Dalam ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Sudahkah clear? Belum. Mengapa? Karena dalam Pasal 22 ayat berikutnya, yakni ayat 2 dikatakan:”Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut”. Dan selanjutnya dalam ayat 3 dikatakan:”Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Para pembaca yang budiman, lagi-lagi kita dihadapkan dengan kendala untuk melakukan perubahan, dalam hal ini eksekutif (Presiden) yang hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu) harus mendapatkan persetujuan dari DPR, sedangkan DPR sekarang banyak kita ketahui telah diduduki oleh kader-kader PKS dan beberapa orang dari Ormas yang bermasalah. Lalu apa strategi hukum kita untuk mengatasi kendala tersebut hingga kita dapat mendorong Pemerintah untuk menyatakan PKS sebagai Partai Terlarang? Tidak ada jalan lain para pembaca yang budiman, selain kita harus mengingatkan Pemerintah (Presiden) untuk melakukan lobi-lobi politik tingkat tinggi di Parlemen agar keputusan pembuatan Perpu Pembubaran PKS itu dapat berjalan dengan mulus tanpa kendala yang berarti.

Bagaimana jika usaha Pemerintah itu masih tetap mengalami kendala? Jika itu yang terjadi maka Pemerintah harus segera mengeluarkan Perpu meski tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Inkonstitusionalkah? Tidak ! Mengapa? Karena hakikat Sistem Pemerintahan Presidensial telah memberi kewenangan secara lebih besar pada Presiden. Dalam Sistem Presidensial, Presiden mempunyai kewenangan konstitusi yang jika ditakar kadar kekuatannya jauh lebih ampuh daripada apa yang disebut dengan Hak Prerogatif ! Hak Prerogatif makna sesungguhnya adalah kewenangan Presiden yang didapat sebagai sisa pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Hak Prerogatif hanya dikenal dalam Negara dengan Sistem Parlementer, dimana antara Eksekutif dan Legislatif mempunyai kekuasaan yang hampir setara.

Sahabat-sahabat saya yang tengah berpolemik dengan sayapun bertanya:”Oooh,… kalau yang terjadi demikian, berarti Presiden dalam Sistem Presidensial akan terjebak dalam tindakan otoriter dong, hingga Presiden akan mendapat predikat Diktator?”. Saya jawab:”Kadang kita harus berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya perlu tapi dalam Kamus Politik telah memberinya makna negatif”. Ya, benar, diktator, tapi dalam hal ini adalah Diktator Konstitusional yang terjadi sebagai hasil dari gerakan-gerakan politik atau upaya hukum Ekstra Konstitusional !.

Persoalan ketatanegaraan tidaklah sepenuhnya persoalan hukum semata melainkan pula persoalan politik. Bahkan Hukum Tata Negara itu sendiri adalah hasil kolaborasi antara hukum dan politik. Olehnya Hukum Tata Negara selamanya akan berpijak pada “Dua Kaki”, kaki pertama Hukum sedangkan kaki kedua Politik. Hukum Tata Negara adalah hasil dialektika panjang pergumulan teori hukum dari para pakar Hukum dan praktek politik ketatanegaraan. Maka sekali lagi saya katakan, beranilah mulai dari sekarang Pemerintah dan kita Menyatakan PKS sebagai Partai Terlarang melalui gerakan dan upaya hukum Ekstra Konstitusional ! Keluarkan Perpu Pembubaran PKS dan realitas politik akan berbicara ! Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat secara sah, dan seiring hari demi hari, bulan demi bulan Rakyat Indonesia semakin mencintai dan mendukungnya. Jika Presiden Jokowi berani membubarkan PKS dengan Perpu atau Dekrit, Rakyat Indonesia akan bersorak sorai, tepuk tangan mendukung dan memberinya semangat dengan gegap gempita ! Gerakan Ekstra Konstitusional adalah Gerakan Ekstra Joss untuk dapat membubarkan PKS dan Ormas-Ormas Bermasalah, percayalah! Demikian…, Wallahua`lamu bissawab… Wassalam…   (AL/ARN/SHE)

Sumber: Akun Facebook Saiful Huda EMS

Penulis Saiful Huda Ems (SHE), adalah Sarjana Hukum Tata Negara, Pemerhati Masalah Politik yang kini menekuni bidang Profesi Advokat, dan yang tengah aktif sebagai pengurus Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) di Bidang Politik dan Pemerintahan yang berpusat di Jakarta Pusat.

BACA JUGA:  Kalah Perang di Suriah, WNI Anggota ISIS Pulang ke Indonesia
Tags
Show More

Artikel Terkait :

loading...

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker