Advertisement

AffiliatBlog Solusi Berbagai Kebutuhan Affiliate Marketing Anda

Opini Inspiratif

Ahli Hukum: Perppu Ormas untuk Kepentingan Bangsa Sudah Tepat

Yang bermasalah adalah Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh DPR Nomor 17 Tahun 2013. Karena dalam UU tersebut mengakibatkan proses membubarkan ormas terlalu lambat.

Azyumardi Azra berpendapat Perppu Ormas untuk kepentingan bangsa. Juga ahli hukum pidana menilai Perppu pembubaran Ormas sudah tepat. Hal ini disampaikan ahli hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita saat dimintai pendapatnya terkait Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2017.

Azyumardi Azra, Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, mendukung adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Karena Perppu itu diperlukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

“Saya ingin menyimpulkan Perppu ini memang diperlukan, ini persoalan eksistensial bangsa Indonesia. Kalau ada kekhawatiran ormas lain jadi target ini peran civil society, kita harus pantau pemerintah.” Kata Azyumardi di dalam rapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Menurut pendapatnya, adanya Perppu Ormas tidak berarti bisa menjadikan pemerintah menjadi otoriter. Karena saat ini Indonesia sudah mempraktekkan demokrasi. Ada DPR, ada MPR dan pengawasan masyarakat.

“Saya kira saya tidak melihat bahwa Perppu Ormas ini nanti akan bisa mendorong otoritarianisme. Saya kira berlebihan karena kalau menyangkut perkembangan demokrasi kita sudah sampai ke titik tak mungkin kembali ke otoritarianisme,” ungkap Azyumardi Azra.

BACA JUGA:  Rais Syuriah NU Australia: Takfiri dan Kekerasan

Ke depan, menurut Azyumardi Azra bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali paham dan juga aliran yang tidak selaras dengan ideologi negara Pancasila, ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tantangan yang dihadapi NKRI dan Pancasila tak sederhana. Dengan adanya demokrasi yang sejak 98/99 sampai sekarang, berbagai paham aliran dan gerakan yang tidak selaras dengan NKRI dengan bebas bisa menyampaikan ekspresinya,” ucapnya.

Profesor Romli Atmasasmita menilai Perppu Ormas sudah tepat

Ahli hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita diundang Komisi II dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR.  Profesor Romli Atmasasmita dimintai pendapatnya terkait dengan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas.

Dalam rapat dengar pendapat itu Profesor Romli Atmasasmita menyatakan tindakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas ini sudah tepat. Namun, dia mengingatkan, pelaksanaan aturan tersebut harus sesuai mekanisme yang ada.

BACA JUGA:  Hasil Rumusan Bahtsul Masail yang Misterius

“Kalau menurut saya sudah tepat (Perppu Ormas), tinggal satu pengawasan orang-orangnya bijak, dua menteri itu kan Menkumham dan Mendagri. Dia harus ngontrol, harus ngawasin terus, harus peringati gitu dong ya kan itu maksudnya.” Katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Menurut penilaiannya, justru yang bermasalah adalah Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh DPR Nomor 17 Tahun 2013. Karena dalam UU tersebut mengakibatkan proses membubarkan ormas terlalu lambat. Sehingga diperlukan Perppu untuk mencegah delay justice.

“Makannya saya katakan Undang-Undang ormasnya bermasalah kalau gitu. Kegentingan memaksanya di UU itu. Makannya saya lebih condong menganggap UU Ormas nomor 17 tahun 2013 itu UU Republik Ormas, bukan Republik Indoensia,” ujarnya.

“Masalahnya kan kenapa dipotong prosesnya jadi cepet, kenapa enggak lama jadi pertanyaan. Justice delay, makin lama enggak ada justice makin cepet ada justice. Kepastian hukum, coba saudara kalau jadi ormas kasih 100 hari lebih 400 statusnya nunggu aja belum jelas suka enggak, kan protes saudara. Kenapa diperlama kalau bisa dipercepat. Nah justru di sini masalah kita, birokrasi kita kan suka nunda-nunda pekerjaan,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Sikap PBNU dan Kesetiaan NU kepada NKRI

Komisi II mengundang para pakar hukum

Perlu diketahui, komisi II DPR hari ini (18/10/2017) kembali melakukan rapat pembahasan terkait adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam rapat kali ini komisi II mengundang para ahli hukum. Salah satu di antaranya adalah ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

“Hari ini kita menjadwalkan mengundang tujuh ya, Prof Yusril Ihza Mahendra, Azyumardi Azra. Kemudian Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, terus yang lain-lainnya.” Kata Ketua komisi II Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Dalam dengar pendapat terkait Perppu Ormas ini, selain mengundang Yusril Ihza Mahendra, komisi II juga mengundang mantan Rektor Universitas Islam Negeri Azyumardi Azra. Juga mengundang ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Refli Harun, dan juga Fitra Arsil.

source

Tags
Show More

Artikel Terkait :

loading...

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker