Pendidikan

Permendikbud 23/2017 Gugur oleh Perpres Pendidikan

Permendikbud 23/2017 yang Diterbitkan Mendikbud Gugur oleh Perpres Pendidikan Karakter.

Permendikbud 23/2017 Gugur oleh Perpres Pendidikan Karakter. Presiden Joko Widodo secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres PPK ini memuat 18 pasal yang termaktub di dalam 6 bab.

Terbitnya Perpres yang ikut dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy, juga sejumlah menteri lainnya serta perwakilan NU, Muhammadiyah, dan ormas lannya secara otomatis menggugurkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 mengenai 5 Hari Sekolah.

Tentang lima hari sekolah yang sebelumnya ditata dalam aturan Permendikbud dan sempat menuai perdebatan serta sekian banyak penolakan masyarakat itu diterangkan dalam dalam pasal 16 ayat 2 dan pasal 17.

Pasal 16 ayat 2 menyatakan: “Satuan pendidikan formal yang telah mengemban PPK melewati 5 (lima) hari sekolah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini masih tetap berlangsung.”

Ketua PBNU Robikin Emhas menjelaskan, Penguatan Pendidikan Karakter dalam Perpres tersebut dilakukan melalui enam hari sekolah dalam seminggu.

banner 2 2 - Permendikbud 23/2017 Gugur oleh Perpres Pendidikan

“Penguatan Pendidikan Karakter menurut Perpres 87/2017 diadakan enam hari sekolah dalam seminggu. Permendikbud 23/2017 dengan sendirinya gugur,” ujar Robikin yang turut menghadiri dan mendampingi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen A. Helmy Faishal Zaini di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/9).

Hal ini cocok dengan pasal 17 dalam Perpres yang menyatakan: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.”

Namun Robikin mengatakan, jika melaksanakan lima hari sekolah, maka me*sti ditetapkan oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah.

“Pelaksanaan lima hari sekolah ini harus mempertimbangkan ketercukupan guru dan tenaga kepandidikan, ketersediaan saran dan prasarana, kebijaksanaan lokal, dan pendapat figur masyarakat dan atau figur agama di luar komite sekolah,” papar Ketua PBNU Bidang Hukum tersebut.

Di antara menteri yang ikut hadir dalam penerbitan Perpres itu yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Mendikbud Muhadjir Effendy. (Fathoni)

source

Tags
Show More

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Check Also

Close
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker