Berita Indonesia

Pelaksanaan Eksekusi Yayasan Supersemar Rp 4,4 Triliun

Jaksa Agung: Kita Desak Dilaksanakan Eksekusi Yayasan Supersemar Milik Pak Harto Rp 4,4 T

Dari kubu pemohon yaitu Kejagung telah menerima pula surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi Rp 4,4 triliun dari Yayasan Supersemar bikinan Soeharto. Kejagung juga telah membentuk tim terkait eksekusi tersebut.

 

Islam-Institute, Jakarta – Surat permohonan untuk eksekusi harta Yayasan Supersemar bikinan Soeharto senilai Rp 4,4 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendorong pihak pengadilan segera menindaklanjutinya.

“Kita tunggu bagaimana nanti yang menjadi tindak lanjut dari permintaan kita itu. Kembali saya katakan, ini adalah kewenangan dari PN Jaksel. Kita berharap bagaimana pihak tergugat bisa secara sukarela memenuhi kewajibannya. Kalau pun tidak kembali, kita akan memohon kepada PN Jaksel untuk bagaimana selanjutnya,” kata Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015).

BACA JUGA:  Setiap Hari Ada 20 Orang Jenguk Abu Bakar Ba'asyir

“Kita hanya pihak berkepentingan, tentunya kita hanya bisa mendesak dan meminta putusan secara inkracht bisa dilaksanakan,” imbuh Prasetyo menegaskan.

Mengenai jumlah aset milik yayasan bikinan Soeharto itu, Prasetyo menyebut butuh waktu untuk melakukan pendataan. Yang terpenting, menurut Prasetyo, adalah pihak tergugat dapat memenuhi kewajibannya sebesar Rp 4,4 triliun.

“Perlu waktu dong. Kita enggak bisa secara gegabah menentukan jumlah aset. Yang pasti kita harapkan harus dibayar dari pihak tergugat kewajibannya sebesar Rp 4,4 triliun ya,” ucap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu.

Sebelumnya, pihak PN Jaksel menyatakan telah menerima surat permohonan dari Kejagung terkait eksekusi perkara Yayasan Supersemar bikinan Soeharto. Nantinya pihak pengadilan akan memerintahkan panitera untuk membuat resume lalu memanggil pihak pemohon dan termohon.

BACA JUGA:  Cara PBNU Menyikapi Teror Bom Sarinah di Jakarta

“Suratnya sudah diterima. Proses selanjutnya pemanggilan pihak pemohon dan termohon untuk sidang aanmaning (peringatan)” kata Kepala Humas PN Jaksel, Made Sutrisna ketika dikonfirmasi, Kamis (5/11/2015).

Dari kubu pemohon yaitu Kejaksaan Agung telah menerima pula surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi Rp 4,4 triliun dari Yayasan Supersemar bikinan Soeharto. Kejagung juga telah membentuk tim terkait eksekusi tersebut.

“Sudah dibentuk timnya, saya di antaranya. Memproses permohonan eksekusi itu. Ini kan baru sampai kemarin, tentukan perlu tanda tangan semua, semua yang terlibat di tim itu tanda tangan, setelah baru kita action,” ujar Noor Rochmad yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:  Era Presiden Jokowi: Menteri Harus Siap Pontang-Panting

Yayasan Supersemar sendiri didirikan pada awal tahun 70-an dengan tujuan sosial kependidikan. Namun dalam perjalanannya, dana yayasan itu diselewengkan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), kebocoran dana yayasan tersebut mengalir ke:

1. Bank Duta, kini menjadi Bank Danamon
2. Sempati Air
3. PT Kiani Lestari
4. PT Kalhold Utama
5. Essam Timber
6. PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri
7. Kosgoro

(al/dhn/mok/detik.com)

wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs= - Pelaksanaan Eksekusi Yayasan Supersemar Rp 4,4 Triliun
Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.
Tags

Artikel Terkait :

loading...

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker