Advertisement

AffiliatBlog Solusi Berbagai Kebutuhan Affiliate Marketing Anda

Berita Indonesia

Mensos Heran Kejahatan Seksual, ICMI Serukan Hukuman Mati

Mensos Heran dan Minta Komisi Yudisial Periksa Vonis Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak di Kediri

Islam-Institute, JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) diminta turun tangan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, untuk mengecek vonis kontroversial pengadilan Kediri yang menjatuhi pengusaha Kediri dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 250 juta atas tindakan kejahatan seksual pada anak.

“Saya ketemu seorang anak yang menjadi korban dia, tapi anak itu tidak menjawab apa-apa, sepertinya dia mengalami trauma cukup mendalam, karena itu saya kira KY perlu turun,” katanya di sela meresmikan pembukaan Pesantren Kota Khadijah (Putra) di Wonokromo, Surabaya, Minggu.

Majelis hakim memvonis Soni Sandra terlibat dalam kasus asusila dan kejahatan seksual pada anak dengan hukuman penjara sembilan tahun dan denda Rp250 juta dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Kamis (19/5).

“Kalau UU Perlindungan Anak memberi sanksi maksimal 15 tahun dan denda Rp5 miliar, tapi hanya kena sembilan tahun dan denda Rp250 juta, tentu tidak sebanding dengan trauma yang dialami puluhan anak yang menjadi korban,” katanya.

BACA JUGA:  Tabligh Akbar di Masjid Istiqlal Bersama Habib Umar bin Hafidz

“Jika korban tidak satu anak, maka bisa ditambahkan hukuman kebiri kimiawi, alat deteksi elektronik atau publikasikan identitas,” kata Khofifah.

Khofifah mengaku heran mengapa vonis kepada pelaku  bisa lebih ringan dari ketentuan seharusnya. 

 

icmi dukung hukuman mati bagi penjahat seksual - Mensos Heran Kejahatan Seksual, ICMI Serukan Hukuman Mati

ICMI Serukan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa atau menjadi predator berikutnya.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai kejahatan seksual adalah peristiwa luar biasa yang menggambarkan kerusakan moral bangsa. ICMI mendesak hukuman mati untuk pelaku kejahatan seksual pada anak.

BACA JUGA:  Jurus Ahok: Karir Pejabat Top Eselon 2 yang Nyetor Upeti Bakal Tamat

“Hukuman mati adalah hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya pada anak,” ungkap Dr Sri Artuti Bukhari Wakil Ketua ICMI dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/5/2016).

ICMI merekomendasikan pemerintah untuk melakukan hukuman kebiri kepada pelaku berdasarkan rekomendasi Menkes dan Perhimpunan Pengurus Pusat Dokter Spesialis Kodekteran Jiwa Indonesia (PP-PDSJKI). Selain itu hukuman itu mempunyai dampak dan efek samping psikologis, kejiwaan dan soaial bagi yang terkena hukuman tersebut.

“Jika menerbitkan Perppu maka harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendesak Pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi sarjana maupun remaja lulusan SMU, agar tidak lagi terjadi kerusuhan sosial, maupun kejahatan seksual yang disebabkan oleh tingginya pengangguran,” tegasnya.

ICMI juga meminta pemerintah meminimalisasi penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual tersebut dengan memberangus peredaran narkoba setuntas-tuntasnya. Selain itu membatasi minuman keras beralkohol, dan menutup tayangan pornografi dari lingkungan keluarga maupun masyarakat.

BACA JUGA:  Di Amerika Serikat, Jumlah Siswa Tunawisma Terus Bertambah

“Kementerian Kominfo lebih gencar memblokir situs-situs pornografi, konten-konten internet dan teknologi informasi yang membuat konten pornografi dan kejahatan seksual,” ungkapnya.

ICMI berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi keras terhadap stasiun TV jika menyiarkan acara berkonten dewasa pada jam tayang yang dapat disaksikan usia anak-anak.

“Komitmen ICMI adalah ingin ikut serta menumpas habis kejahatan seksual terhadap seksual terhadap anak-anak dengan jajaran organisasi wilayah hingga kecamatan,” tutupnya.

Selain Sri, hadir dalam jumpa pers itu Ketua Koordinator ICMI Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Dr. Andi Yuliani Paris dan Anggota Dewan Pakar ICMI, Ketua bidang profesional tenaga kerja Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA. ( al/berbagai sumber )

 

Tags
Show More

Artikel Terkait :

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker