Advertisement

AffiliatBlog Solusi Berbagai Kebutuhan Affiliate Marketing Anda

Berita Indonesia

Diprotes Keras, Pemerintah Batal Blokir Situs Islam Radikal

Kemenkominfo Batal Blokir Situs Islam Radikal, Pemerintah Akui Belum Siap

Situs Islam rasdikalKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui kalau pemerintah belum tegas dalam menyelesaikan permasalahan situs-situs Islam yang beraliran radikal di Indonesia.

Hal itu disampaikan staf ahli Menkominfo, Henri Subiakto menanggapi protes dan tuntutan beberapa pihak yang meminta Kemenkominfo untuk segera mencabut situs-situs tersebut.

“Kita akui pemerintah belum begitu kuat dalam menyelesaikan persoalan ini,” kata Subiakto dalam diskusi di gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4).

Subiakto mengatakan, kementerian yang dipimpin oleh Rudiantara ini tidak memiliki kewenangan menyangkut pemblokiran situs-situs. Dia berdalih Kemenkominfo tidak memiliki kapasitas terkait paham radikalisme maupun terorisme.

 

“Kemenkominfo tidak punya kompetensi ke sana, kami tidak diposisikan untuk ahli ke arah sana (radikalisme),” ujar dia.

BACA JUGA:  Salah Memahami Jihad Lahirkan Propaganda Islam Radikal

Lebih lanjut, Subiakto menegaskan pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan situs berpaham radikal ini adalah BNPT.

“Kemenkominfo tidak punya kewenangan untuk memblokir jika hanya menurut keputusan kami saja, karena ada yang lebih berwenang itu BNPT,” pungkasnya.

Seperti diketahui, 19 situs Islam yang dianggap menyebar paham radikal diblokir. Setelah mendapat protes dari pemilik, beberapa situs rencana akan dibuka kembali.

Untuk Blokir Situs Islam Radikal, Pemerintah Harus Punya Landasan Hukum

Situs Islam radikalWakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Asad Said Ali mengatakan pemerintah memerlukan landasan hukum peraturan perundang-undangan untuk memblokir situs yang bermuatan negatif dan radikal. Hal ini diungkapkannya terkait pemblokiran sejumlah situs Islam radikal oleh pemerintah.

BACA JUGA:  Pelaksanaan Eksekusi Yayasan Supersemar Rp 4,4 Triliun

“Kalau sementara ini sudah terlanjur kan. Ini perlu kecepatan bergerak untuk menangani masalah ini,” kata Asad Said Ali usai diskusi di Kampus Univ Bhayangkara Jakarta Raya, Jumat (10/4).

Menurut Asad Said Ali, permasalahan keamanan tak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, pemblokiran situs yang bermuatan negatif harus dilakukan pemerintah untuk mencegah dampak negatif.

“Saya dukung itu (pemblokiran) meskipun ada yang memang perlu diblokir dan ada komunikasi yang belum baik bagi pemilik situs, memang ada beberapa situs yang seharusnya tidak diblokir. Tapi ini perlu, diblokir duluan. Pemerintah juga tidak boleh menutup mata, yang tidak terbukti ya harus dibuka kembali, karena ini hak asasi manusia untuk berpendapat dan berekspresi,” ujarnya.

BACA JUGA:  Kenapa Indonesia Tak Bergabung ke Aliansi Militer Islam Arab Saudi ?

“Pemblokiran ini dalam rangka menjaga legitimasi dari pemerintah terkait pemblokiran tersebut. Kedua, ini pro kontra terkait keamanan yang berkaitan dengan ISIS,” imbuhnya.

Asad Said Ali menambahkan bahwa pemblokiran situs-situs yang bermuatan negatif dan paham radikal menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam memblokir situs-situs itu.

“Jalan tengah tadi, dalam perundang-undangan harus ada yang mengatur itu. Kayak proteksi situs-situs negatif itu kan perlu. Yang harus wajib diblokir kan malah belum diblokir. Yang tidak perlu diblokir malah keblokir,” tukasnya. (al/merdeka.com)

Tags
Show More

Artikel Terkait :

loading...

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker