Opini Inspiratif

Logika Jonru yang Absurd Soal Dana 1.5 Trilyun

Jonru menggiring opini semua pengikutnya untuk beranggapan bahwa PBNU membuat ‘transaksi balas budi’ dengan pemerintah.

Ini soal logika Jonru yang Absurd Soal Dana 1.5 Trilyun. Siapakah Jonru? Dia adalah Jon Riah Ukur Ginting alias Jonru Ginting yang kini kembali diadukan ke kepolisian. Aduan kali ini sehubungan dengan perusakan nama baik dari pihak yang sebelumnya mengadukan pegiat media sosial itu, Muannas Al Aidid.

Dia mengaku bahwa Jonru sengaja memelintir namanya yang adalah marga sayyid tersebut menjadi “si Aidit” yang telah barang tentu mengarahkan pikiran pembacanya menuju sosok DN Aidit yang pucuk pimpinan Partai Komunis Indonesia. Muannas melaporkannya dengan sangkaan pencemaran nama baik pada 19 September 2017.

“Contohnya adalah setelah saya dipolisikan oleh si AIDIT. Yang saya alami justru banyaknya dukungan dari orang-orang maupun lembaga yang dengan sukarela menyatakan siap membela saya”. Begitu bunyi catatan facebooknya tanggal 4 September 2017.

Sebelumnya, Muannas yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem DKI, mengadukan Jonru karena dirasakan telah menyebarkan sentimen etnis dalam catatan facebook-nya. Salah satu yang dimaksudkannya ialah unggahan yang mengaku bahwa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, sekarang berganti dalam kangkangan etnis Cina. Hal tersebut dianggap berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Di samping itu, Jonru juga diadukan karena artikel tendensiusnya berhubungan dengan dana 1.5 trilyun yang adalah memo kesepakatan antara PBNU dan pemerintah dalam urusan ini Kementerian Keuangan dalam skema pemberian kredit ultra mikro.

Dalam catatan facebook-nya tanggal 22 Juli lalu, Jonru menggiring opini semua pengikutnya untuk beranggapan bahwa PBNU membuat ‘transaksi balas budi’ dengan pemerintah. Ditandai dengan sikapnya yang menyokong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Ormas yang lalu disusul dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

BACA :  Jangan Ada Upaya Menjatuhkan KH Said Aqil Siraj dari PBNU

Dukungan gampang dari PBNU tersebut dianggapnya sebagai sikap membebek kepada keinginan pemerintah pasca diberikanya bantuan kredit 1.5 trilyun itu. Benarkah demikian?

Bukan NU yang Mengakomodir Kepentingan Pemerintah, Justru Sebaliknya

Sebenarnya Jonru dan orang-orang yang berpikiran serupa dengannya tidak perlu mengaitkan kredit 1.5 triyun tersebut dengan sambutan positip PBNU terhadap lahirnya Perppu ormas. Cukup dengan memahami penolakan NU terhadap HTI berhubungan dengan gagasan khilafahnya saja sudah lumayan untuk meredam logika Jonru yg absurd tersebut.

Jika kita mau menengok jejak digital tentang kerisauan NU terkait sepak terjang HTI, kita akan temukan bahwa saran pembubaran HTI tersebut muncul sejak sebelum diterbitkannya Perppu tersebut.

Merujuk pada pemberitaan Harian Duta Masyarakat 2 September 2016, Kiai Said secara tegas mengusulkan untuk Kapolri agar segera membubarkan HTI sebab tidak menerima ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Hal tersebut disampaikannya dalam sela-sela penandatanganan MoU antara PBNU dan Polri terkait penanganan konflik sosial dan ujaran kebencian (hate speech) di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, 1 September 2016.

Hal tersebut senada dengan komentar Kiai Said ketika terjadi kunjungan Kapolri dan jajarannya ke Kantor PBNU pada 18 Agustus 3016. Pada momen tersebut  Ketum PBNU  telah mengatakan bahwa andai tidak diantisipasi lebih dini, HTI berpotensi mengganggu keutuhan bangsa.

Dalam kesempatan lain, figur pimpinan NU yang juga cucu dari Syekh Hasyim Asy’ari Kiai Shalahuddin Wahid menilai bahwa HTI sudah salah persepsi kalau meyakini bahwa Pancasila ialah produk sekuler. Karena meskipun dalam Pancasila yang kutipannya termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak mengutip kata ‘syariah’ sebagaimana dalam konsep Piagam Jakarta tetapi produk perundangan yang terdapat di negeri ini tidak sedikit yang sudah mengadopsi syariat Islam seperti UU Pengadilan Agama, UU Perkawinan ataupun UU Perbankan Syariah.

BACA :  Salafi Wahabi Sekte Pencipta Teroris dan Pembawa Bencana
banner gif 160 600 b - Logika Jonru yang Absurd Soal Dana 1.5 Trilyun

Sehingga menurut pandangannya, memperjuangkan syariat Islam tidak butuh membawa-bawa gagasan khilafah. Silakan lewat parlemen. Sok..cek videonya di youtube.

Ketidaksetujuan NU terhadap tujuan khilafah ala HTI tersebut sebenarnya telah terbukukan dalam tulisan-tulisan beberapa cendikiawan NU. Dan pandangan kontra-HTI mereka bukan dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan tetapi dari sudut pandang alasan keagamaan. Sebutlah di antaramya artikel Kiai Idrus Ramli yang tertuang dalam “Hizbut Tahrir dalam Sorotan” dan “Jurus Ampuh Membungkam HTI” di tahun 2012.

Atau yang lebih fresh yakni artikel santri Kiai Hasyim Muzadi, Makmun Rasyid, yang berjudul “HTI Gagal Paham Khilafah” yang dikenalkan di UIN Syarif Hidayatullah Oktober 2016 lalu.

Itu hanya sebagian contoh sikap NU berkaitan misi HTI. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa menentang gagasan khilafah HTI sama dengan membangkang nubuwwat Nabi sebab dalil yang dikemukakan dalam melawan HTI bukan alasan berdasar akal manusia apalagi hasil dari mengarang indah.

Jejak Digital Bantuan UKM

Dipetik dari laman Kompas[dot]com tanggal 29 Juni 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan membatalkan rencana pengajuan tambahan anggaran bantuan untuk partai politik dan berencana menmemberikan tambahan anggaran kepada sekian banyak organisasi masyarakat (ormas). Namun, tidak seluruh ormas yang akan diberikan* dana ekstra tersebut.

“Kita akan konsentrasi ke bantuan untuk ormas tertentu“, demikian tuturnya.

Salah satu pertimbangan pembatalan tambahan anggaran bagi parpol ialah komentar dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memperingatkan pemerintah bahwa rencana penambahan anggaran tidak akan memastikan parpol bekerja lebih efisien. Pemerintah masih memerlukan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai pembangunan.

Selanjutnya, dilansir dari Metrotvnews[dot]com, melalui Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, ditetapkan bahwa Kementerian Keuangan meminta perwakilan umat yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk dapat mencarikan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk mengalirkan kredit untuk usaha mikro.

BACA :  Sayyidina Umar Marah ketika Seorang Nasrani jadi Pemimpin Kepercayaan

Hal tersebut dilakukan supaya penyerapan kredit usaha mikro yang sudah diperhitungkan pemerintah terserap optimal. Ia yakin melalui ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, pemerintah bakal lebih gampang mendapatkan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan nasabah yang dimaksud.

Hal tersebut dikatakannya ketika memberikan penjelasan pada wartawan pada 23 April 2017 Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, usai membuka Malang City Expo 2017, di Stadion Gajayana Malang, pada 27 April 2017.

Dia menyatakan bahwa sebagai unsur dari penyiapan distribusi kredit ini, Kemenkop dan UKM sudah memembuat MoU dengan PBNU dan PP Muhammadiyah di mana kedua organisasi tersebut yang mempunyai unit usaha koperasi maupun BMT.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Keuangan sudah meneken MoU distribusi kredit ultra mikro dengan PBNU pada 23 Pebruari 2017.

Nah.. saya pikir, benang merahnya telah begitu kentara. Yakni bahwa rencana pemerintah untuk menyerahkan kredit tersebut sudah jauh hari diwacanakan -yakni semenjak 2015- sebelum munculnya Perppu. Dengan demikian sama sekali tidak ada kaitannya dengan tawar menawar sokongan masyarakat terhadap Perppu ormas.

Sikap NU juga bukan sebab ewuh pakewuh karena mendapatkan kredit dari pemerintah tetapi memang sejak semula sudah tidak sreg dengan gerakan transnasional tersebut.

Namun semuanya terpulang pada kita, akan mengikuti kenyataan di atas atau justru mengekor pada insting politik ala ilmuwan media sosial tersohor negeri ini, mas Jonru Ginting.

Oleh: Ahmad Indra, Pegawai Swasta di Jakarta

Tags
Show More

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker