Inspirasional

Issu PKI dan Ormas Radikal yang Tiba-tiba Ngaku Junjung Pancasila

Pengantar redaksi:

Akhir-akhir ini sedang ramai bertebaran berita-berita terkait issu kebangkitan PKI di Indonesia. Yang paling membuat aneh adalah tiba-tiba ormas-oramas Islam radikal di Indonesia menampakkan kepedulian yang besar terhadap keutuhan NKRI. Mereka mengaku menjunjung tinggi Pancasila.

Padahal kita tahu, ormas-ormas radikal itu sebelumnya adalah yang paling keras menentang Pancasila, dan mengatakan Pancasila adalah ‘toghut’ yang menyebabkan syirik, yaitu dosa besar yang tak terampuni. Dan mereka selama ini bercita-cita mendirikan negara khilafah di bumi Indonesia, jika ini terjadi maka NKRI hanya tinggal kenangan.

Lalu kenapa tiba-tiba mereka tampak begitu peduli pada Pancasila dan keutuhan NKRI, apakah ini tidak aneh? Untuk tahu jawabnya dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena aneh ini, mari kita baca lebih lengkap artikel berikut ini, yang ditulis oleh Sigit Wibowo ….

 

kivlan%2Bzen%2Bdan%2Bfpi - Issu PKI dan Ormas Radikal yang Tiba-tiba Ngaku Junjung Pancasila

 

 

Hubungan antara Isu PKI, Kivlan Zen, Ormas Radikal dan Amerika Serikat

 

Jakarta – Isu kebangkitan komunisme atau PKI kembali menghangat usai diadakan simposium nasional yang membahas tragedi kemanusiaan 1965. Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tragedi kemanusiaan 1965 dan sesudahnya segera melakukan reaksi dengan menggelar simposiun tandingan. Kegiatan simposium tandingan ini diselenggarakan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dan sejumlah ormas radikal yang mengaku menjunjung tinggi Pancasila.


Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi negara yang terancam
keberadaannya oleh ideologi komunis atau PKI. Kebangkitan komunisme dan
PKI merupakan lagu lama yang senantiasa akan diputar ulang oleh
pihak-pihak yang berkepentingan menyembunyikan fakta-fakta kekejaman dan
tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966.


Padahal, pemerintah Jokowi memiliki maksud dan tujuan agar bangsa
Indonesia tidak terus dibebani masalah di masa lalu, menyangkut
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada 1965-1966. Para
jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat seharusnya membantu
memulihkan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan
menghormati nilai-nilai kemanusiaan. 


Penyelesaian tragedi kemanusiaan 1965-1966 demi kebaikan bangsa dan
negara amat penting di mata masyarakat internasional supaya Indonesia
tidak dituduh sebagai bangsa tak beradab karena menutup-nutupi
pembantaian massal.


Para purnawirawan TNI AD dan ormas-ormas radikal ini seharusnya sadar
akan perkembangan globalisasi, ilmu pengetahuan, teknologi informasi
serta komunikasi. Di dunia ini sudah tidak ada tempat bersembunyi bahkan
untuk menghapus jejak hitam di masa lalu. Kondisi saat ini bukan
seperti era Perang Dingin di mana berbagai kejahatan kemanusiaan bisa
ditutup-tutupi.


Sebagai contoh, Kekalifahan Turki Ottoman yang melakukan pembantain
massal pada rakyat Armenia pada 1915 di mana korban tewas mencapai
sekitar 1,5 juta. Jerman, Perancis, Rusia dan Brasil merupakan
negara-negara yang mengakui secara resmi terjadinya pembantaian massal
Turki kepada rakyat sipil Armenia. Meskipun kejadiannya seabad yang
lalu, pemerintah Turki tidak bisa lari kemana-mana atas tuduhan ini.


Demikian juga Amerika Serikat (AS), keterlibatan Badan Intelejen Amerika
Serikat CIA dalam pembunuhan massal di Amerika Latin seperti Guatemala
pada 1954 menewaskan 200.000 orang dan di Haiti pada 1959 yang
menewaskan sekitar 100.000 orang. Pembunuhan massal itu dilakukan CIA
dengan cara memperalat dan mendanai kelompok militer yang dipimpin
diktaktor yang didukung AS. Operasi rahasia ini bertujuan menumpas
orang-orang komunis di Guatemala dan Haiti.


Apa yang terjadi di Guatemala dan Haiti itu mirip yang terjadi di
Indonesia di mana TNI AD dijadikan alat AS untuk membunuh orang-orang
yang dituding PKI atau pengikut Soekarno. CIA, Kedubes AS dan
oknum-oknum militer menyusun skenario kudeta dengan cara
mengkambinghitamkan PKI dan para pendukung Soekarno. Lalu setelah PKI
dilumpuhkan maka dibentuk rezim militer Orde Baru Soeharto yang kemudian
didukung penuh oleh AS.

Skenario Amerika


Isu komunisme atau PKI akan selalu digunakan AS dan militer untuk
menggulingkan kekuasaan pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Indonesia yang memilih Jokowi sebagai presiden secara demokratis juga
tidak luput dari ancaman skenario ini. AS akan menyiapkan skenario
penggulingan kekuasaan baik dengan cara memicu kekerasan berdarah dan
“kudeta konstitusional”.


Di Indonesia, kedua praktik penggulingan kekuasaan ini sudah pernah
dilakukan. Pada masa Soekarno dilakukan kudeta merangkak yang dipimpin
Soeharto dengan membunuh 600 ribu hingga 3 juta orang. Sementara pada
masa Gus Dur dilakukan kudeta konstitusional dengan cara pemakzulan Gus
Dur oleh Amien Rais, Akbar Tanjung dan sejumlah jenderal TNI AD. AS
mendalangi dua kudeta di Indonesia karena kedua pemimpin ini tidak mau
tunduk kepada AS dan ingin mewujudkan kemandirian bangsa.


Pemerintah Jokowi juga harus berhati-hati dengan skenario kudeta ataupun
tindak kekacauan yang dirancang oleh Amerika Serikat selaku “The
Invisible Hand”. Jokowi telah mendekati China dan Rusia agar
berinvestasi di Indonesia. Kunjungan Jokowi ke Rusia dan penyelenggaraan
pertemuan tingkat tinggi ASEAN-Rusia menunjukkan Indonesia tidak ingin
didikte oleh AS selaku superpower.

banner gif 160 600 b - Issu PKI dan Ormas Radikal yang Tiba-tiba Ngaku Junjung Pancasila


Selain itu, kesepakatan antara Indonesia-Rusia atas jual beli alutsista
seperti pesawat tempur Sukhoi-35 dan kapal perang akan membuat marah AS.
Jokowi juga ingin menggandeng perusahaan BUMN Rusia Rosneft dan Rusal
agar Indonesia bisa membuka kilang minyak baru dan tidak sekedar
mengekspor bahan mentah bouksit. AS berkepentingan Indonesia hanya
menjadi eksportir bahan mentah sehingga tetap bisa didikte dan
diatur-atur.


Jika Indonesia bisa membangun banyak kilang minyak baru dan mampu
mengekspor barang jadi maka perekonomian Indonesia lebih mandiri
sehingga Indonesia tidak mudah didikte oleh negara manapun. Indonesia
juga mengundang investor China dan Rusia agar tidak hanya tergantung
dengan negara-negara Barat saja.

Kekacauan


AS tampaknya akan berupaya memicu konflik SARA ataupun menjadikan
komunisme sebagai kambing hitam jika Indonesia ingin mewujudkan
kemandirian ekonomi dan enggan didikte. Dari zaman Soekarno hingga era
reformasi polanya tidak berubah, yakni memicu ketegangan agama dan
rasial. Ekskalasi ketegangan diciptakan untuk mempertajam konflik,
setelah memanas dicari momentum yang tepat untuk memicu konflik
berdarah.


Momentum hari besar agama atau hari-hari yang dinilai memiliki makna
historis bagi bangsa Indonesia akan dijadikan waktu yang tepat membuat
chaos atau kekacauan di masyarakat. Isu SARA adalah bensin paling ampuh
untuk membakar kemarahan dan amuk massa. Ini semua dilakukan agar
Indonesia tidak pernah berkembang menjadi negara yang kuat dan bersatu
padu.


Sepak terjang mantan Jenderal TNI AD Kivlan Zen yang terus menerus
memprovokasi kebencian pada PKI menjadi indikasi bahwa skenario ini
mungkin sedang dijalankan. Kivlan adalah seorang jenderal purnawirawan
TNI AD yang pernah mengenyam pendidikan/pelatihan di Advance Georgia, AS
(1982). Ia bertindak sebagai corong atau melakukan propaganda dengan
tujuan mempertajam konflik di masyarakat lewat pernyataan-pernyataan
kontroversial tentang PKI.


Ia mengatakan PKI telah berdiri dan beranggotakan 15 juta orang yang
dipimpin Wahyu Setiaji. Rumor atau isu seperti ini sengaja ditebarkan
untuk mendidihkan kemarahan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memicu
konflik dan kekacauan di masyarakat.


Maka bukanlah suatu kebetulan jika Kivlan Zen berpidato menggebu-gebu di
pertemuan Umat Islam Solo (nota bene adalah Islam radikal) untuk menentang ancaman bahaya komunisme beberapa hari yang lalu. Pidato di Solo ini bernuansa politis karena
ingin menyampaikan pesan bahwa Solo dulunya merupakan markas PKI.
Panggung yang digelar untuk rapat akbar ini di depan gereja dan saat ini
Solo juga dipimpin seorang walikota non-muslim menunjukkan Kivlan ingin
memicu konflik SARA.


Kivlan Zen akan terus berupaya memprovokasi dan mengadu domba
kelompok-kelompok masyarakat dengan tujuan akhir ingin menciptakan
konflik dan memecah belah masyarakat. Isu SARA dan komunisme merupakan
bensin yang siap disulut di tengah-tengah masyarakat. Jika terjadi
kerusuhan maka PKI atau komunis akan kembali dijadikan kambing hitam.


Belajar dari pengalaman sejarah, maka kelompok-kelompok ormas agama
radikal dan ormas dengan kelakuan preman akan menjadi pelaksana atau
pemicu terjadinya kerusuhan SARA atau komunisme. Misalnya dengan
melakukan pembakaran dan perusakan rumah tempat ibadah. Oknum-oknum
militer fasis ini akan bermain mata dengan ormas-ormas Islam radikal melakukan
propaganda dan penghasutan untuk memanaskan suasana.


Hal-hal seperti inilah yang harus segera diantisipasi baik oleh
masyarakat itu sendiri ataupun para penegak hukum. Indonesia yang
demokratis harus diselamatkan dari para pengacau ini dan begitu pecah
konflik bernuansa SARA, kita semua tahu siapa-siapa saja pihak yang
sebenarnya sedang bermain. Kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan
agar tidak mudah diprovokasi melakukan kekacauan dan melakukan amuk
massa.


Skenario membentuk kelompok-kelompok ormas radikal dan mazhab keagamaan
dengan penafsiran yang keras, puritan dan literal dipahami dalam
persepektif seperti ini. Ini merupakan agenda global untuk menciptakan
konflik. Salah satu tujuannya supaya Indonesia tidak stabil dan mudah
terpecah belah.


AS telah memainkan skenario seperti ini sejak era Soekarno hingga
sekarang. Ormas kegamaan radikal, ormas yang bertindak seperti preman
dan oknum-onum tertentu dari militer akan bahu-membahu dalam mensukseskan skenario
yang dimainkan AS untuk memecah belah Indonesia. AS berkepentingan
Indonesia tetap menjadi negara yang bisa didikte dan diatur-atur sesuai
dengan kepentingan nasionalnya, jika berusaha menjadi negara yang
mandiri maka pemimpinnya akan digulingkan dengan segala cara.


Skenario ini juga sedang dimainkan pemerintah AS di Amerika Latin yakni
memicu kekacauan di Venezuela dan mendukung kudeta konstitusional di
Brasil. Baik Presiden Brasil Dilma Rousseff maupun Presiden Venezuela
Nicolas Maduro ingin mewujudkan kemandirian bangsa dan tidak ingin
negaranya melayani kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional atau
korporasi AS. (al/dutaislam.com/ls)

 

BACA :  CARA MENGENAL USTADZ ASLI DAN USTADZ PALSU

Oleh: Sigit Wibowo
Source: Netralitas.Com dengan judul “Amerika Siapkan Skenario Kerusuhan di Indonesia?”

 

Tags
Show More

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker