Advertisement

AffiliatBlog Solusi Berbagai Kebutuhan Affiliate Marketing Anda

Sejarah

Din Syamsuddin & Muhammadiyah, Dulu Dukung Hari Santri

Din Syamsuddin & Muhammadiyah Dulu Mendukung Hari Santri Nasional, Kenapa Sekarang Menolak?

Salah satu tokoh nasional dan panutan ummat yang bersuara lantang meminta Jokowi sebelum jadi presiden untuk merealisasikan janjinya menetapkan Hari Santri adalah Prof. Din Syamsuddin sendiri. Beliau yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah seklaigus Ketua Umum MUI Pusat mendukung dengan tegas adanya Hari Santri Nasional yang dinilai sebagai langkah yang bagus.

Islam-Institute, Jakarta – Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA, atau yang dikenal dengan nama Din Syamsuddin pada 16 Oktober 2015 melayangkan sebuah surat kepada Presiden RI Joko Widodo yang intinya menolak adanya penetapan Hari Santri Nasional. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyatakan Hari Santri Nasional dapat mengganggu persatuan bangsa dan memecah belah umat Islam karena dapat mendorong menguatnya kaum abangan. Dikhawatirkan ini akan memunculkan lagi dikotomi Islamisme – Nasionalisme yang sudah mulai mencair.

Terkait Hari Santri yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober, Din Syamsuddin juga berpandangan itu akan menyempitkan makna jihad yang dilakukan para pahlawan baik sebelum maupun sesudah era kemerdekaan. Bahkan dikatakan jika Hari Santri dikaitkan dengan Resolusi Jihad 22 Oktober dapat menjadi pemghambat upaya jihad selama ini ke arah yang lebih luas.

 

Din Syamsuddin / Muhammadiyah Dulu Mendukung Hari Santri Nasional, Kenapa Sekarang Menolak.

Kalaupun terpaksa diadakan Hari Santri Nasional, Din Syamsuddin meminta agar dicarikan tanggal yang lain dan Hari Santri dengan inti kesantrian dapat dikaitkan denagn Pancasila, khususnya Sila Pertama. Dalam hal ini, kesantrian adalah buah pengamalam Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berikut adalah isi surat Din Syamsuddin yang dikutip dari situs resmi PP Muhammadiyah yang dipublikasikan pada 17 Oktober 2015:

Yth: Bapak Presiden Jokowi

Sehubungan berita bahwa pada 22 Okt 2015 Pemerintah akan nyatakan sebagai Hari Santri Nasional, izinkan saya menyampaikan hal-hal berikut:

  1. Adalah tidak tepat, taktis dan strategis adanya Hari Santri Nasional, karena hal itu dapat mengganggu persatuan bangsa. Dikotomi Santri-Abangan adalah upaya intelektual orang luar untuk memecahbelah umat Islam dengan mengukuhkan gejala budaya yang sesungguhnya bisa berubah (process of becoming) tersebut.
  2. Sejak beberapa waktu lalu Alm. Bapak Taufik Kiemas, yang kami dukung, berupaya untuk mencairkan dikotomi tersebut, termasuk mencairkan dikotomi Islamisme – Nasionalisme. Salah satu pengejawantahannya adalah didirikannya Bamusi di lingkungan PDIP. Adanya Hari Santri Nasional berpotensi mengganggu upaya luhur tadi. Menguatnya “Kaum Santri” bisa mendorong menguatnya “Kaum Abangan”. Tentu Pemerintah akan kerepotan jika ada desakan utk adanya Hari Abangan Nasional.
  3. Apalagi Hari Santri Nasional dikaitkan dengan tanggal dan peristiwa tertentu (Resolusi Jihad 22 Okt), adalah penyempitan/reduksi jihad para pahlawan yang sudah dimulai ber-abad2 sebelumnya termasuk sebelum kemerdekaan yang lebih bersifat luas, bukan dikaitkan dengan kelompok tertentu. Juga, penekanan pada resolusi jihad yang lebih berona fisikal/harbi menjadi pemghambat upaya jihad selama ini ke arah lebih luas (jihad iqtishadi/ekonomi, jihad ‘ilmi/iptek, jihad i’lami/informasi).
  4. Hari Nasional (kecuali hari-hari besar keagamaan), haruslah menjadi hari bagi semua elemen bangsa. Maka kalau terpaksa harus ada Hari Santri (karena fait-a-compli politik pada saat Pilpres), mungkin bisa dicari tanggal lain, dan Hari Santri dengan inti kesantrian bisa dikaitkan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama. Dalam hal ini, kesantrian adalah buah pengamalam Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terima kasih. Salam takzim,
Din Syamsuddin.

 

BACA JUGA:  Muhammadiyah Kalsel Kaji Soal Salafi Kuasai Masjid Muhammadiyah

Hari Santri Nasional Sudah Ditetapkan Setiap 22 Oktober

Kabar bahwa PP Muhammadiyah menolak #HariSantri22Oktober membuat masyarakat khususnya umat Islam bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Apalagi aksi penolakan ini terjadi sehari setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan Hari Santri Nasional 22 Oktober, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis, 15 Oktober 2015.

“Secara khusus saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan Hari Santri yaitu pada tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, dan Hari Santri bukan merupakan hari libur. Sehingga sekali lagi kami sampaikan dengan keputusan maka tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri dan hari santri bukan merupakan hari libur,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan pers seusai rapat terbatas yang membahas masalah pariwisata, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10) sore sebagaimna dilansir dari situs Sekretaris Kabinet RI.

Pertanyaannya, kenapa baru sekarang menolak, tidak sejak dari awal dicanangkan?

Asal Muasal Pencanangan Hari Santri Nasional

Pencanangan Hari Santri Nasional merupakan salah satu janji Jokowi yang saat itu menjadi calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2014. Sejarah penetapan Hari Santri Nasional diawali atas permintaan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam Banjarejo, Malang, Jawa Timur, KH Thoriq Darwis kepada capres Jokowi yang sedang berkunjung ke ponpes tersebut pada Jum’at, 27 Juni 2014. Jokowi pun berjanji untuk memperjuangkannya. Kunjungan Jokowi saat itu diakhiri dengan penandatanganan surat perjanjian penyanggupan penetapan Hari Santri Nasional pada 1 Muharram yang disaksikan oleh Tim Kampanye Jokowi dan segenap jajaran kyai dan ulama Ponpes Babussalam.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim, dengan ini saya mendukung 1 Muharram ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional,” janji Jokowi pada Jumat (27/6/2015).

Dalam ajaran Islam dan mungkin semua agama di dunia, seseorang yang telah berjanji maka ia harus berusaha dan bekerja keras untuk bisa menepatinya. Begitu pun dengan Presiden Jokowi saat ini yang ingin menepati janjinya yang dulu pernah diucapkannya dulu terkait Hari Santri. Kita pun masih ingat dengan jelas sekitar setahun yang lalu (2014) setelah terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, bagaimana masyarakat Indonesia khususnya umat Islam menagih janji Hari Santri. Hanya saja penetapan Hari Santri yang rencananya dilakukan pada 1 Muharram diminta untuk diganti menjadi 22 Oktober karena 1 Muharram merupakan Tahun Baru Hijriah yang mempunyai makna lebih luas ketimbang Hari Santri.

BACA JUGA:  Ulama Libanon Kagumi Akhlak Santri dan Umat Islam Indonesia

Salah satu tokoh nasional dan panutan ummat yang bersuara lantang meminta Jokowi sebelum jadi presiden untuk merealisasikan janjinya menetapkan Hari Santri adalah Prof. Din Syamsuddin sendiri. Beliau yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah seklaigus Ketua Umum MUI Pusat mendukung dengan tegas adanya Hari Santri Nasional yang dinilai sebagai langkah yang bagus.

“Saya mendukung saja rencana pencanangan Hari Santri, itu adalah langkah yang bagus…. Hari Santri Nasional adalah komitmen pemerintah, oleh karena itu kami berharap janji yang dulu pernah ditawarkan pada kampanye pilpres,” kata Din Syamsuddin di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Sehari setelah menyatakan dukungan dan menagih janji Hari Santri, Din Syamsuddin juga menyatakan bahwa Hari Santri adalah baik dan mempersilahkan untuk diadakan. Hal ini diungkapkan Din Syamsuddin di sela-sela acara Peringatan Akbar Tahun Baru Islam 1436 H di Gelora Bung Karno Jakarta pada 26 Oktober 2014. Beliau pun menyerahkan keputusan terkait Hari Santri ini sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dan saat itu beliau juga memaklumi Presiden yang belum bisa memutuskan adanya penetapan Hari Santri karena memang pemerintahannya saja belum terbentuk. Menurut Din Syamsuddin harus ada Keppres Hari Santri terlebih dahulu.

“Hari santri itu baik, tapi jangan dikaitkan dengan 1 Muharram… Hari santri silakan diadakan, cari hari-hari lain, saya tidak tahu mana yang tepat, biarlah nanti pemerintah memutuskan. 1 Muharram ini hari kita semua, umat Islam sedunia, jangan dipersempit jadi hari kelompok tertentu atau hari santri saja, tapi hari santri karena sudah menjadi janji kampanye, silakan dilaksanakan. Hari santri itu adalah usul aspirasi pada saat kampanye Pilpres, maka kita serahkan pada presiden. Cuma tidak harus sekarang, enggak mungkin presiden pemerintahannya belum terbentuk, kemudian harus ada Kepres Hari Santri,” ungkap Din Syamsuddin di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Tentu menimbulkan tanda tanya ketika dulu mendukung dan meminta Presiden Jokowi untuk menetapkan Hari Santri, tiba-tiba setelah Jokowi memenuhi janjinya dan telah menetapkan Hari Santri kok menjadi yang terdepan menolaknya? Apalagi ini terkait janji yang mana sebisa mungkin harus ditepati. Aneh saja ketika seseorang sudah menepati janjinya justru “disuruh mengingkari” janji itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sampai-sampai apa yang diucapkannya setahun yang lalu dan sekarang berbeda dan sangat bertolak belakang?

BACA JUGA:  Sejarah Hari Pahlawan 10 November dan Resolusi Jihad

Mungkinkah ia lupa atau ada motif-motif tertentu yang melatarbelakanginya? Kita ketahui bersama bahwa tokoh-tokoh dan para pemimpin Muhammadiyah adalah panutan ummat yang menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia. Jika ada persetujuan atau pun penolakan Hari Santri tentu akan mempengaruhi masyarakat khususnya umat Islam Indonesia.

Ponpes dan Ormas Islam Termasuk Muhammadiyah Sepakat Hari Santri Nasional pada 22 Oktober

Ketahuilah, Hari Santri adalah milik kita bersama, milik masyarakat Indonesia, milik umat Islam Indonesia termasuk Muhamamdiyah dan Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam lainnya. Kita hargai keputusan PP Muhammadiyah yang baru-baru ini menolak penetapan Hari Santri Nasional. Yang jelas penetapan ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan polarisasi santri dan non-santri, bukan untuk menguatkan perbedaan antara kaum santri dan abangan, dan bukan pula untuk memecah belah persatuan bangsa dan ukhuwah umat Islam. Bukan, bukan seperti itu.

Tujuannya, Hari Santri Nasional ditetapkan salah satunya bertujuan agar pemerintah lebih memberikan perhatian lebih kepada para santri dan pondok pesantren, mengingatkan negara untuk peduli terhadap pengembangan pendidikan pesantren dan santri, meneguhkan kontribusi santri dan pesantren di Indonesia yang memang layak mendapatkan apresiasi monumental dari bangsa, sehingga diharapkan nantinya masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama saling mendukung dan membangun Indonesia yang lebih baik melalui santri dan pesantren yang telah banyak berjasa terhadap agama, bangsa, dan negara.

Dan perlu diketahui juga sejak awal proses penetapan hari santri, berbagai ormas Islam termasuk Muhammadiyah selalu diikutsertakan. Bahkan pada saat Focus Group Discussion (FGD) pada April 2015 di Bogor yang dihadiri Sekretaris Umum PP Muhammadiyah era kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah mengaku sangat menghargai soal penetapan hari santri dan tidak mempermaslahkannya. Hanya saja, Muhammadiyah mengusulkan agar tidak ada kepentingan politik dalam proses penetapan hari santri. Dan meminta agar definisi terminologi santri diperluas. Dan usulan Muhammadiyah ini sudah dipenuhi dan diakomodir.

Acara pertemuan FGD ini sendiri diikuti oleh 90 orang perwakilan yang terdiri dari berbagai unsur Pimpinan Lembaga Keagamaan dan Pesantren, dan Ormas Islam seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, Al Washliyah, PUI, Mathlaul Anwar, Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia, dan lain sebagainya serta para akademisi. Dalam FGD itu, semuanya sepakat menetapkan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. Kesepakatan ini kemudian diperkuat lagi dalam pertemuan FGD berikutnya pada Agustus 2015 di Bogor.

Dan kini, pemerintah melalui Keppres juga telah menetapkan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. Jadi, penetapan Hari Santri Nasional ini telah melalui beberapa proses yang cukup panjang dan telah disepakati bersama sehingga tidak ada keraguan lagi untuk menolak dan atau tidak mendukungnya. Mari bersama-sama kita dukung # Hari Santri Nasional # Hari Santri 22 Oktober dan #AyoMondok.

 

Tags
Show More

Artikel Terkait :

loading...

Islam Institute

Islam Institute News: situs dakwah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadir sebagai media online penyeimbang informasi dari berbagai info Islam berbasis internet.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker